FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH
(FKMPT) PAPUA
Sekretariat : Kampung Muslim Wamena. Jl Prof Muhammad Yamin Meteo Angkasapura Jayapura Utara Papua Tlp/HP : 081383418655 (Ketum) 081344029957 (sekretaris) Email : fkmptp@yahoo.co.id
PERNYATAAN SIKAP POLITIK MUSLIM PAPUA GUNUNG
Akar persoalan Papua adalah keabsahan dan ketidakpastian politik integrasi secara devacto rakyat Papua yang berimplikasi ketidakadilan politik, ekonomi, social dan budaya pasca PEPERA tahun 1962. Rakyat Papua “terkuasai” oleh hegemoni asing dan kapitalisme internasional dinegerinya sendiri. Secara de Jure Papua sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan kini orang Asli Papua termarginalkan dalam berbagai aspek pembangunan dalam bingkai NKRI. Perebutan kekuasaan dan pengangkutan kekayaan alam Papua secara gila dan keras kepala, terjadi di depan mata tanpa bisa dihentikan siapapun.
Berbagai jabatan secara despotis dikuasai dan diperebutkan orang bukan Asli Papua. Sebagai akibatnya korupsi, kolusi dan nepotisme merajalela dimana-mana di seluruh jajaran pemerintah Daerah Propinsi Papua tanpa tersentuh hukum. Hampir semua jabatan BUMN, semua eselon 1 birokrasi pemerintahan Otonomi Papua dan Papua Barat sejak Otsus selama 11 tahun ini belum berubah. Bahkan jabatan politik belum dialihkan kepada orang Papua secara penuh sejak diundangkan.
Pemerintah pusat sengaja mengebiri berlakunya secara konsisten UU No. 21 tahun 2002 dan UU No. 25. Kini lahir UU No 32. Apa maksudnya? Otsus Papua kenyataanya gagal total! UU No. 21 dan No 25 diperkuat dengan PP No. 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangunan Propinsi Papua dan Kebijakan baru Papua (the new deal policy for Papua) agar perlu adanya perlakuan Khusus (affirmative action) dalam rangka pengembangan kualitas putera-puteri Asli Papua tidak bermakna sama sekali.
Saat ini tontonan perebutan jabatan secara rakus dan gila membuat Otsus Papua tidak percaya pada pemerintah pusat NKRI. Despotisme merajalela, padahal Propinsi Papua kini katanya era Otsus, yang berarti : “Orang Papua Asli Menjadi Tuan Negeri Sendir”. Tapi nyatanya mana? Orang Asli Papua tetap dimarginalkan disegala struktur jabatan pemerintahan, malah banyak jabatan pemerintahan dan BUMN sama sekali belum berubah.
Otsus Papua harusnya membatasi dengan aturan Perdasi dan Perdasus, sesuai amanat UU Otsus No 21 tahun 2002, agar wajah pemerintahan Papua ditata baik selain militer, moneter, agama dan hubungan luar negeri menjadi wewenang Pemerintah pusat boleh diduduki orang Papua atau bukan. Selebihnya Papua Otonomi Khusus (otsus). Artinya orang Papua menjadi tuan dinegerinya sendiri untuk menikmati kekayaan alam dan kekuasaan politiknya tanpa diganggu oleh pusat dan daerah lain.
Tapi kenyataan hari ini menunjukkan bahwa diseluruh Tanah Papua dan Papua Barat tidak banyak peberubahan, malah perebutan kekuasaan Pemilukada tahun 2011-2016 semakin gila alias tidak waras menunjukkan belum adanya pengalihan kekuasaan secara penuh kepada orang Papua sendiri. Jika ini dibiarkan tanpa dilakukan pengalihan pada orang Asli Papua maka itu sama artinya Pemerintah Pusat tidak punya itikad baik dan tidak serius melaksanakan Otsus Papua. Sebab sampai dengan detik ini belum tanda-tanda perbaikan soal ini. Bahkan Pemerintah pusat terkesan takut pada MRP sehingga selalu mengekang agar tidak bergerak jauh selain soal adat-budaya.
Lembaga politik cultural (MRP) rakyat Papua sengaja dimandulkan akhirnya MRP tidak lebih hanya lembaga stempel pemerintah Pusat, selain urus cultural belaka dengan label lembaga Adat. Padahal MRP lahir didahului oleh adanya keingin seluruh rakyat Papua mau keluar dari bingkai NKRI. Kini banyak statement pejabat Papua mereduksi fakta dan sejarah lahirnya lembaga MRP adalah sikap munafiq elit pejabat local Papua.
Forum Komunikasi Muslim Pegunungan Tengah (FKMPT) Papua dengan ini menyatakan sikap sbb :
1. Menolak tegas perebutan jabatan oleh orang-orang non Papua karena mengabaikan hak-hak politik orang Asli Papua. Dan menyerahkan kembali semua jabatan politik public dan BUMN selain 5 bidang kendali pusat kepada Orang Asli Papua pada lingkup pemerintahan Otonomi Khusus Papua.
2. Menolak tegas semua jabatan Kanwil Propinsi Papua dan Papua Barat diisi oleh orang Non Papua pada semua lingkup pemerintahan Otonomi Khusus Papua. Dan menyerahkan kembali semua jabatan politik public dan BUMN
kepada Orang Asli Papua
3. Mendesak MRP, DPRP dan Gubernur Propinsi Papua agar segera buat PERDASI dan PERDASUS guna membatasi, menertibkan dan mengembalikan semua jabatan pemerintahan kepada Orang Asli Papua.
Adapun calon Wakil Gubernur Propinsi Papua sebagai calon tetap untuk diferificati TIM Calon Gubernur (KEPALA DAERAH) Lukas Enembe. Maka FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH (FKMPT) PAPUA Mendukung Dan Merekomendasikan Nama-Nama Calon Wakil Gubernur Propinsi Papua periode 2011-2016 Sebagai Berikut:
1. ISMAN ISMAIL ASSO
2. MUHAMMAD YUDHY KOTOUKY
3. AWAL GEBSE BA
4. MUHAMMAD RIFA’I DARUS
5. NATALIS PIGAY
6. UMAR BAW
Jayapura 16 Maret 2011
FORUM KOMUNIKASI MUSLIM PEGUNUNGAN TENGAH (FKMPT)
PAPUA
Ketua Umum Sekretaris
Disini mencoba menampilan experimentasi pemikiran sederhana guna memberi kontribusi atas berbagai masalah keislaman dan kepapuaan guna mencapai kemaslahan bersama atas berbagai masalah sosial politik. Penawaran pemikiran lebih pada perspektif islam, yakni; berdasarkan nilai-nilai utama yang terkandung dalam dan dari sumber Al-Qur'an dan Al-Hadis, dengan intrepretasi lebih bebas sesuai konteks sosial budaya Papua.
